UNDANG-UNDANG, PP, KEPPRES, KEPMEN, Dll

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.20/MEN/2023 tentang Klasifikasi Obat Ikan
2. Kumpulan Peraturan K3
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal
4. Lampiran PerMen Lingkungan Hidup No 07 Tahun 2007 Emisi sumber tidak bergerak ketel uap
5. Lampiran IV Peraturan Menteri LH Nomor 3 TH 2014
6. KepMen 100-MEN-VI-2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
7. KepMen 102-MEN-VI-2004-Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur
8. Kepmen Kelautan dan Perikanan No.28 Thn 2004 tentang pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak.
9. Surat Edaran Menakertrans : NOMOR : SE. 180/MEN/PPK-SES/VI/2007 tentang Pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan
10. Permenaker No: PER-06/MEN/1993 tentang WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU dan 8 (DELAPAN) JAM SEHARI
11. Kepmenaker NOMOR : KEP.233 /MEN/2003 tentang JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS
12. Permenaker No 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
13. Permenaker No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
14. Permenaker No 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
15. Kepmenaker No 271/MEN/XII/2004 tentang Penetapan SKKNI Sektor Laboratori
16. Kepmenaker No 190/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Air Payau
17. Kepmenaker No 195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Perikanan Laut
18. Kepmenaker No 213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Teknika Perikanan Laut
19. Kepmenaker No 37/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan Catfish Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
20. Kepmenaker No 299 Tahun 2013 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Perikanan Budidaya Sub Golongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran udang di Air Payau
21. Kepmenaker No 268 Tahun 2014 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang di Air payau
22. Kepmenaker No 61 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Nila
23. Kepmenaker No 68 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat
24. Kepmenaker No 196 Tahun 2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor jasa pendidikan dan pelatihan sub sektor pelatihan bidang asesmen dan pelatihan
25. Kepmenaker No 195 Tahun 2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor jasa perusahaan sub sektor jasa perusahaan lainnya bidang jasa administrasi perkantoran
26. Kepmen No 112 Tahun 2006 tentang Penetapan SKKNI Sektor Jasa Sekuriti
27. PP No 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
28. PerPres No 28 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
29. PerPres No 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
30. Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh Perusahaan
31. PerMen No 14 Tahun 2021 tentang Standar Pokok Hasil Perikanan Non pangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan
32. Undang Undang No 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai
33. Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA
34. PerMen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
35. PerMen Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2021 tentang PENGAWASAN RUANG LAUT
36. KepMen Kelautan dan Perikanan No.14 Tahun 2021 tentang ALUR PIPA DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT
37. Lampiran IV Peraturan BSN No 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor Pertania, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
38. Peraturan POLRI No 7 Tahun 2021 tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
39. Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 418 /sipers/A6/VIII/2023 Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi
40. Kepmenaker no 88 Tahun 2023 tentang Pedoman pencegahan Dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja
41. Permen Keuangan No 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturan Dan atau kenikmatan.
42. Permenaker No 05 Tahun 1996 tentang SMK3
43. Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
44. Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
45. Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
46. Undang Undang No 13 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
47. Undang Undang No 6 Tahun 2023 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
48. Undang Undang No 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERDJA
49. Konsultasi Publik Peraturan Pelaksanaan UU HPP Klaster : Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
50. Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
51. Surat Menaker ke Gubernur tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024
52. Summary PP 44 Tahun 2022
53. Siaran Pers DJP No SP24/2023 RALAT ATAS SP-23/2023 TENTANG JENIS DAN BATASAN NATURA/KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH
54. PP NOMOR 49 TAHUN 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
55. PP NOMOR 60 TAHUN 2023 tentang STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
56. PP NOMOR 57 TAHUN 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
57. Rancangan PP tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
58. Rancangan PP tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2O2I TENTANG PENGUPAHAN
59. REVISI PP 36/2021 Bahan Konsultasi Publik
60. Salinan Putusan MKRI Nomor 50/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
61. PP NOMOR 35 TAHUN 2O2I tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
62. PP NOMOR 44 TAHUN 2022 tentang PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NII"AI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
63. Policy paper PUTUSAN MK TERKAIT UUCK
64. PerPres NOMOR 28 TAHUN 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
65. PerPres NOMOR 19 TAHUN 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
66. Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan
67. PerMen DikBud Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
68. PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tantang Pengupahan
69. PerMen Naker NOMOR : PER. 05/MEN/1996 tentang SMK3
70.